Prabowo Tebar Diskon, Ekonomi RI Bisa Tembus 5%?

Jakarta -

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengguyur insentif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Insentif rencananya mulai disalurkan ke masyarakat pada 5 Juni 2025.

Telah disiapkan enam paket stimulus dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat melalui diskon transportasi, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, tambahan alokasi bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

Lantas, mampukah stimulus itu mendorong daya beli dan perekonomian di level 5% pada kuartal II-2025? Mengingat di kuartal I-2025 pertumbuhannya melambat di level 4,87%.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan stimulus itu bisa mendorong konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025. Hanya saja dampaknya dianggap tidak terlalu signifikan karena periode waktu pelaksanaannya hanya dua bulan yakni Juni-Juli 2025.

"Bisa ngangkat memang menurut saya. Cuma seberapa besar ngangkatnya, kalau dia dua bulan (Juni-Juli 2025) artinya itu hanya sepertiga dari kuartal II dan sepertiga dari kuartal III, jadi menurut saya tidak yakin bisa ngangkat sampai 5%," kata Faisal kepada detikcom, Kamis (29/5/2025).

Meski begitu, Faisal menyebut semua itu tergantung dari sumber pertumbuhan ekonomi yang lain selain konsumsi rumah tangga.

"Jadi perlu dipahami juga bahwa yang mendorong ekonomi itu kan ada konsumsi rumah tangga yang paling besar, lalu investasi, ekspor impor dan belanja pemerintah. Kalau yang lain-lain juga meningkat, ini bisa mengangkat sampai 4,9%-an, tapi kalau enggak ya nggak banyak naiknya mungkin masih di 4,8%-an," beber Faisal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak akan ngegas ke 5% jika hanya mengandalkan enam paket stimulus yang sifatnya terbatas dan sementara.

"(Ekonomi) belum bisa tumbuh 5% kalau hanya andalkan stimulus yang terbatas dan temporer," ucap Bhima dihubungi terpisah.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menekankan selain pemberian insentif yang sudah cukup bagus, perlu dibarengi dengan deregulasi seperti kemudahan proses administrasi, birokrasi dan lainnya yang penting untuk mendorong peningkatan investasi dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Ini yang masih belum kita melihat ada perbaikan signifikan. Jadi saya rasa berbagai stimulus ini oke saja, tapi memang belum menyasar isu utamanya yaitu rendahnya tingkat investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan mungkin kurang," tutur Riefky.

Simak juga Video: Deputi Gubernur Senior BI Bicara Masa Depan Ekonomi RI

(acd/acd)