BP Sabang Ngadu ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp 5,2 M

Jakarta -

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mengaku anggarannya diblokir Kementerian Keuangan senilai Rp 5,2 miliar. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk tiga kegiatan prioritas nasional pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang.

"Kami pada awal semester II tahun 2025 ini masih berupaya proses relaksasi tahap kedua dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pembukaan blokir pada tiga kegiatan prioritas nasional pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang senilai Rp 5.276.109.000," kata Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/7/2025).

Secara rinci dalam paparannya, anggaran itu digunakan untuk pertama kebijakan bidang pengembangan wilayah senilai Rp 276 juta, sarana pengembangan kawasan Rp 2 miliar dan untuk prasarana bidang konektifitas darat (jalan) Rp 5 miliar.

"Hal ini dalam mewujudkan penuntasan kegiatan prioritas proyek nasional dan pengoptimalisasi aset-aset BPKS dalam upaya penambahan layanan menghasilkan pendapatan dan investasi," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Iskandar juga menyampaikan realisasi penggunaan alokasi anggaran 2025. Sampai 7 Juli 2025, anggaran yang telah digunakan Rp 13,2 miliar atau 24,68% dari total anggaran tahun ini Rp 53,4 miliar.

"Sedangkan untuk realisasi penerimaan PNBP Tahun 2025 sampai dengan 7 Juli 2025 kemarin sebesar Rp 2,4 miliar atau senilai 29.05% dari target pencapaian penerimaan tahun 2025," jelasnya.

Minta Tambahan Anggaran 2026

Kemudian berdasarkan Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2026, BPKS mendapatkan alokasi sebesar Rp 36,4 miliar.

Ia menyebut, anggaran tahun depan mengalami penurunan Rp 6,6 miliar atau 68,18% dibandingkan 2025. Iskandar pun meminta tambahan anggaran untuk pagu alokasi 2026 sebesar Rp 15,6 miliar.

"Tujuan usulan tambahan ini adalah untuk mengoptimalisasi pencapaian kinerja terutama untuk pengembangan dan pengelolaan pada KPBPB Sabang (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang) sesuai yang tercantum pada dokumen RPJMN 2025-2029 yang menyebutkan bahwa kawasan Sabang sebagai kawasan strategis nasional pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore :

(ada/ara)