109 Rumah Dinas Menteri & Wamen di IKN Tinggal Tunggu Sri Mulyani

4 months ago 20
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menerangkan, pembangunan 109 rumah tapak atau landed untuk para menteri dan wakil menteri serta delapan tower hunian aparatur sipil negara (ASN) akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia menjelaskan, 109 rumah menteri dan wakil menteri di IKN akan dibangun oleh PT Intiland Development Tbk. Sementara delapan tower hunian ASN akan dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Basuki menyebut, proses KPBU tinggal menunggu Pembayaran Kesediaan Layanan atau availability payment (AP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ya jadi untuk KPBU, sekarang yang sudah tinggal menunggu tanda tangan Ibu Menteri Keuangan untuk availability payment-nya. Semua diproses, sudah diproses, tinggal availability payment. Yang untuk delapan tower dan 109 landed. Landed itu oleh Intiland. Yang tower, 8 tower itu oleh Nindya Karya," terang Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun begitu, Basuki tak mengungkap jumlah anggaran dari pembangunan tersebut. Pasalnya, tender baru akan dilakukan setelah KPBU ditandatangani Kemenkeu. Sementara untuk pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Untuk yang DPR dan MPR nanti melalui APBN," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat menjelaskan, pihaknya akan melakukan tender pada bulan Juli ini. Tender ini dilakukan untuk pembangunan gedung yudikatif, legislatif, pekerjaan jalan, embung, dan fasilitas air minum.

Adapun tender ini merupakan kontrak baru yang akan dijalankan untuk tahun anggaran 2026. "Ruang lingkupnya, satu pembangunan gedung yudikatif dan legislatif itu tujuh paket pekerjaan. Kemudian jalan, pekerjaan jalan untuk yudikatif legislatif dan sekitarnya. Kemudian kita juga menyiapkan embung, kemudian juga air minum," jelasnya.

Lihat juga Video: Eks Bupati Lampung Timur Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pagar Rumah Dinas

(kil/kil)

Read Entire Article