Tren 'Politik Kakak-Adik' Antarpartai

4 months ago 8
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Belum lama ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berceletuk tentang hubungan partainya dengan Gerindra. Menurut Bahlil, hubungan keduanya layaknya kakak-adik. Hal ini ia ungkapkan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7/2025) lalu.

Ucapan Bahlil ini berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait hubungan Gerindra dengan PDIP. Menurut Prabowo, hubungan di antara kedua partai tersebut adalah kakak-adik. Hal tersebut terucap dari mulut Prabowo saat memberikan pidato dalam acara pencanangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7) lalu.

"Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak-adik ini. Tapi bener, kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi nggak boleh koalisi satu itu, memang bener, harus ada yang di luar. Ngoreksi kita, gitu, ngoreksi. Tapi, ya... sedulur," kata Prabowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab, posisi PDIP berada di luar lingkaran pemerintahan sehingga hal ini dilihat sebagai hal yang cukup menarik oleh sebagian pihak. Hal tersebut dibaca sebagai usaha Presiden Prabowo untuk merangkul semua pihak dalam rangka memajukan Indonesia.

"Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Setelah bercakap tentang kedekatan Golkar dengan Gerindra, Bahlil kemudian menyatakan pemerintah memang harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Soal potensi bergabungnya PDIP ke dalam kabinet, menurut Bahlil, hal tersebut merupakan hak prerogatif kepala negara.

Kepada detikNews, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Arya Fernandes, memiliki pandangan lain terhadap ungkapan Prabowo tersebut. Menurut dia, Arya menjelaskan, pemerintah Prabowo membutuhkan stabilitas dan dukungan politik kuat.

"Pemerintahan Prabowo sedang menggencarkan banyak program besar yang menyedot banyak APBN mulai dari makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, itu membutuhkan stabilitas dan dukungan politik," kata Arya dikutip dari detikNews, Selasa (22/7).

Ia kemudian menyebutkan jika masih ada 'ganjalan' yang muncul di level legislatif. Menurut dia, ada urgensi di balik dukungan politik di strata tersebut, yaitu agar anggaran bisa disetujui DPR. Dia menambahkan, Prabowo belum mendapatkan dukungan penuh dari PDIP.

"Saat ini meskipun sudah mendapatkan dukungan besar dari fraksi lain, PDIP sebenarnya masih belum sepenuhnya dapat 'dikontrol' oleh Prabowo, karena masih ada grup di internal yang menolak bergabung pemerintah, dan sewaktu-waktu PDIP bisa berbalik arah mengkritik pemerintah, sehingga kalau itu terjadi akan berisiko dan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi," tutur dia.

Sementara itu, menanggapi ungkapan Prabowo soal kedekatan antara Gerindra dengan Partai Banteng, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah meminta seluruh pihak untuk tidak membaca hak tersebut sebagai bentuk ajakan masuk ke pemerintahan. Ia menekankan jika sikap tersebut sebagai usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ya itulah problem kita, kita selalu cara pandangnya transaksional. Presiden dengan tulus menyampaikan kakak beradik, kita maknai PDIP akan masuk, kita maknai Presiden akan ngajak, tidak boleh seperti itu," ucap Said.

Lalu bagaimana pendekatan yang menonjolkan sisi personal ini ampuh untuk merangkul pihak di luar pemerintahan dan memperkuat kinerja kabinet? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Beralih ke Bali, detikSore akan mendalami kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang lansia di kawasan Buleleng. Seperti ditulis oleh detikBali, Ketut Parmi (73), seorang perempuan lanjut usia (lansia) di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, ditemukan tewas di rumahnya. Diduga kuat, dia menjadi korban perampokan. Dugaan itu dikuatkan dengan hilangnya sejumlah perhiasan dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Siapa sosok di balik kematian Ketut Parmi? Ikuti laporan langsung jurnalis detikBali selengkapnya.

Menjelang matahari terbenam nanti, detikSore akan mengulas lebih dalam polemik yang muncu...

Read Entire Article