Hakim Tepis Hasto soal Kekuatan Besar Pengaruhi Kasusnya: Klaim Tak Jelas!

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim ada kekuatan besar yang membuat dirinya dijerat hukum dalam kasus pengurusan suap PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengatakan dalil Hasto perihal kekuatan besar itu tidak jelas.

Hal tersebut disampaikan hakim dalam pertimbangan putusan terhadap Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7/2025). Mulanya, hakim mengatakan Hasto Kristiyanto mengklaim adanya kekuatan besar yang mempengaruhi proses hukum, termasuk perihal tuntutan 7 tahun penjara terhadapnya.

"Menimbang bahwa terdakwa juga mendalilkan adanya kekuatan besar yang mempengaruhi proses hukum ini termasuk tuntutan 7 tahun dari jaksa penuntut umum," kata hakim.

Hakim mengatakan tuntutan jaksa merupakan pelaksanaan fungsi penuntutan yang independen berdasarkan hasil pembuktian. Hakim menyebut tuntutan jaksa bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak mana pun.

"Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum adalah pelaksanaan fungsi penuntutan yang independen berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak mana pun," ujar hakim.

Hakim menyatakan pihaknya dalam memutuskan perkara ini juga tidak terikat pada tuntutan jaksa. Hakim mengatakan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan.

"Dan yang terpenting majelis hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana terbukti dalam putusan ini di mana majelis hakim membebaskan terdakwa dari salah satu dakwaan tersebut," kata hakim.

Hakim menegaskan pihaknya tidak terpengaruh tekanan politik mana pun. Hakim juga menerangkan tidak terikat dengan kekuatan besar sebagaimana yang diklaim Hasto Kristiyanto.

Hakim menyebut kekuatan besar yang diklaim Hasto itu pun tidak jelas.

"Majelis hakim menolak dan tidak terpengaruh dengan tekanan politik dari pihak mana pun opini publik atau pemberitaan media kepentingan politik atau golongan tertentu spekulasi tentang kekuatan besar maupun isu-isu di luar fakta persidangan," ujar hakim.

"Bukan berdasarkan tekanan politik yang diklaim kekuatan besar yang tidak jelas dinamika tahun politik 2024 atau opini atau spekulasi belaka," imbuhnya.

Saksikan Live DetikSore:

(whn/haf)