4 months ago
13
Jakarta -
Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II, Rajiv mengapresiasi pemerintah dan aparat penegak hukum yang membongkar praktik beras oplosan di sejumlah daerah. Sebab, beras oplosan tidak hanya merugikan secara ekonomi tapi juga kesehatan.
Namun, Rajiv mengingatkan pemerintah juga harus tetap menjaga agar pasokan beras medium tetap aman dan harganya terkendali. Jangan sampai, kata dia, masyarakat kesulitan mendapat beras lantaran harganya mahal.
"Tentu, penegakan hukum harus kita dukung agar ada efek jera bagi para produsen maupun distributor beras yang nakal. Tapi, pemerintah juga harus perhatikan jangan sampai harganya jadi mahal sehingga masyarakat sulit dapatkan beras," kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kelangkaan atau gejolak harga beras bisa saja dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara curang. Makanya, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan, mulai dari gudang penyimpanan hingga distribusi beras.
"Pemerintah harus hadir memastikan distribusi beras berjalan lancar dan harga tetap stabil. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali, baik dari sisi kualitas maupun harga. Jadi negara harus hadir, pengawasan publik juga penting. Harus ada sistem pengawasan konsisten dan berbasis teknologi, seperti digitalisasi logistik dan sertifikasi mutu yang transparan hingga ke pengecer," ujarnya.
Kata dia, praktik pengoplosan beras ini adalah bentuk penipuan terhadap konsumen serta ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Makanya, lanjut Rajiv, harus ada tindakan tegas apabila terbukti ada pihak yang melanggar aturan.
"Beras oplosan bukan hanya soal mencampur kualitas atau merek. Ada potensi bahaya sistemik di situ. Kalau terbukti, bukan hanya penyitaan barang. Pencabutan izin dan proses hukum itu penting untuk memberikan efek jera, supaya praktik semacam ini tidak terulang di masa mendatang," tegas dia.
Di samping itu, Anggota Fraksi Partai NasDem ini mengapresiasi kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum yang menindaklanjuti temuan beras oplosan di sejumlah daerah, baik Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan mengingat potensi kerugiannya mencapai Rp99 triliun.
"Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional bersama Satgas Pangan, karena telah mengambil langkah tegas atas temuan investigasi beras oplosan di sejumlah daerah. Sebab, potensi menimbulkan kerugian negaranya cukup besar," pungkasnya.
Simak juga Video: BPOM Bicara Kasus Beras Oplosan, Sebut Belum Ada Laporan Keracunan
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
