RPJMD Telah Disahkan, DPRD Sebut Surabaya Siap Jadi Kota Layak Dunia

Jakarta -

DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna pada Rabu (9/7) kemarin. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan dengan disahkan RPJMD tahun 2025-2029 bisa menjadi panduan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembangunan sesuai visi dan misi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

"Yang pertama, pembangunan di Kota Surabaya sudah memiliki arah yang jelas, untuk menuju Surabaya yang bertransformasi menjadi Kota layak dunia. Sesuai visi-misi yang disampaikan Wali Kota Surabaya," kata Adi, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

Adi menjelaskan dengan disahkannya RPJMD ini, banyak program-program pembangunan bisa terealisasi dan tuntas. Salah satunya pembangunan di perkampungan.

"Isu-isu di perkampungan misalkan PJU (penerangan jalan umum),pembangunan jalan pavingisasi, saluran air, Rutilahu, termasuk balai RW. Itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk penunjang aktivitas warga di perkampungan," ungkap Adi.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini menegaskan, dengan disahkan RPJMD 2025-2029. Dewan juga memberikan catatan agar pelayanan publik, sektor pendidikan dan kesehatan bisa melayani warga Kota Surabaya dengan baik.

"Ini berkat kolaborasi Pemkot Surabaya dengan pansus telah merumuskan dengan baik," ungkap Adi.

Adli juga menyampaikan sektor ekonomi juga harus terus dilakukan monitoring untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya terus bertumbuh. Salah satunya melalui program padat karya.

Menurutnya pengawasan bisa dilakukan semua pihak. Adi mengatakan pihaknya akan terus melakukan monitor.

"Pihak kecamatan, kelurahan, DPRD juga melakukan fungsi pengawasannya. Program-program padat karya ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan-lahan secara efektif," jelas Adi.

"Sehingga angka kemiskinan kota terus ditekan," sambungnya.

Adi menambahkan selain program padat karya yang akan diawasi secara ketat untuk menekan angka kemiskinan. Instrumen lain seperti pembangunan infrastruktur juga bisa mendukung program pengentasan kemiskinan.

"Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Luar Lingkar Barat dan Timur juga harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan. Semua harus linier," jelas Adi.

Sementara itu, Adi berharap pentingnya partisipasi masyarakat di Kota Surabaya untuk mendukung pertumbuhan Kota Surabaya. Dengan membuka akses pengambilan keputusan harus dilakukan seluasnya.

Sehingga sektor perekonomian akan berjalan dengan lancar di Kota Pahlawan. Sehingga, kata Adi, semua kegiatan dan program bisa di-support oleh warga sekitar untuk menumbuhkan jiwa perjuangan di Kota Surabaya.

"Jangan sampai dilupakan Kota Surabaya menuju kota kelas dunia jangan meninggalkan nasib rakyat," pungkasnya.

(akn/ega)