Puan Soroti Kasus Virus Hanta, Minta Pemerintah Perbanyak Rapid Test

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena ditemukannya sejumlah kasus virus Hanta tipe Haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) di beberapa wilayah di Indonesia. Puan mengatakan pemerintah harus bergerak cepat.

"Virus Hanta mungkin belum menyebar secara masif, tetapi justru ini alasan kita harus bertindak cepat. Fokusnya tidak hanya pada respons darurat, tetapi lebih pada membangun kemampuan deteksi dini dan respons medis yang efektif di tingkat desa, tempat yang paling rentan terhadap penyebaran penyakit," kata Puan kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Sebagai informasi, virus Hanta tipe HFRS ini banyak ditemukan di Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Sebanyak delapan kasus penyakit ini ditemukan di Indonesia pada periode 15-21 Juni 2025. Penularan virus ini berasal dari kontak dengan paparan tikus yang terinfeksi.

Puan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret, seperti deteksi dini agar virus tersebut tidak menyebar luas. Menurutnya, kesiapan fasilitas kesehatan primer dan tenaga medis hingga tingkat daerah dapat menjadi kunci penanganan penyakit zoonosis seperti virus.

"Penanganan harus dimulai dengan pendekatan teknis yang terukur dan solusi yang bisa diimplementasikan secara langsung di lapangan," ujarnya.

Dia menilai pemerintah harus memperbanyak penyediaan alat diagnosis cepat (rapid test berbasis molekuler) untuk Puskesmas dan klinik daerah. Selain itu, kata dia, juga diperlukan pelatihan wajib bagi tenaga medis untuk mengenali spektrum gejala virus Hanta maupun penyakit menular lainnya.

"Dimulai dari daerah yang padat permukiman, dekat pasar tradisional, dan zona pertanian," ujarnya.

Puan mengatakan kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi unsur penting. Hal yang perlu dilakukan di antaranya, seperti pengolahan sampah, kebersihan pasar dan sanitasi lingkungan.

"Virus ini muncul karena habitat manusia dan hewan pengerat makin berdekatan. Artinya, pendekatannya tidak bisa sektoral. Kita butuh respons lintas sektor dengan target yang terukur, misalnya turunnya populasi tikus dan peningkatan indikator sanitasi di kawasan padat penduduk," papar Puan.

Puan lantas mendorong pemerintah memperbanyak sosialisasi dan edukasi tentang virus Hanta. Menurutnya, hal itu agar masyarakat semakin memahami dampaknya dan melakukan tindakan antisipasi sebagai pencegahan utama.

"Jika masyarakat tidak mengetahui bahaya virus ini, mereka bisa menganggap gejala yang muncul sebagai hal yang biasa dan tidak segera berobat. Edukasi harus menyentuh langsung ke lapangan, ke pasar, ke lahan pertanian, dan ke kampung-kampung," tuturnya.

"Virus Hanta tidak bisa ditangani dengan pendekatan pasif. Negara harus hadir dengan penanganan secara terpadu melalui sistem medis yang konkret, edukasi publik yang tepat sasaran, dan tata kelola lingkungan yang mendukung pencegahan penyakit berbasis hewan sehingga tidak menjadi wabah di Indonesia," imbuh Puan.

(amw/whn)