Puan Desak RI Bertindak jika Brasil Bawa Kasus Juliana Marins ke Jalur Hukum

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah RI bertindak menyikapi rencana keluarga Juliana Marins menggugat Indonesia ke jalur hukum internasional. Puan mengingatkan keselamatan wisatawan di RI harus diprioritaskan.

"Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata. Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," kata Puan kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Adapun keluarga Juliana Marins juga meminta pengadilan federal Brasil melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Juliana. Hasil autopsi ini disebut akan menentukan apakah otoritas Brasil akan mengajukan penyelidikan internasional atas kematian Marins atau tidak.

"Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," kata Puan.

Ia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemda NTB memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan pelatihan pemandu dan petugas SAR. Selain itu, ketersediaan alat dan teknologi yang mendukung evakuasi di kawasan pegunungan juga perlu disediakan.

"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka kemungkinan menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis Juliana saat mendaki Gunung Rinjani. DPU mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal (PF) untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dari otoritas Indonesia dalam insiden tersebut pada Senin (30/6/2025).

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke forum internasional seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR). Keluarga juga meminta pengadilan federal Brasil untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Juliana.

(dwr/fca)