Pramono soal Komunitas Dimintai GBK Rp 1,9 Juta: Pindah ke JIS-Velodrome

5 months ago 23

situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal adanya keluhan komunitas olahraga di Gelora Bung Karno (GBK) yang ditarik pungutan. Pramono menegaskan bahwa kegiatan komunitas tidak seharusnya dikenai pungutan.

"Kalau komunitas nggak, nggak kena. Jadi ini berbeda," kata Pramono usai menghadiri acara Jakarta Water Hero di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, pajak hiburan memang berlaku untuk jenis olahraga komersial, seperti padel, bulu tangkis, tenis, squash, hingga biliar. Namun, untuk aktivitas komunitas yang sifatnya non-komersial, Pramono menilai penarikan pungutan tidak tepat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau memang di GBK dikenakan, pindah aja. Velodrome ataupun JIS (Jakarta International Stadium) kami akan beri kebebasan," ujarnya.

Ia menyebut GBK sepenuhnya dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan langsung untuk campur tangan soal pungutan di kawasan olahraga tersebut.

Meski begitu, Pramono membuka opsi membantu komunitas dengan menyediakan alternatif fasilitas olahraga di area milik Pemprov. "Kalau di GBK nggak bisa, pindah aja ke fasilitas kita. Kami beri kebebasan," tutupnya.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait kegiatan komunitas bermain di area Gelora Bung Karno (GBK) diduga dimintai biaya. Pihak pengelola GBK buka suara.

Keluhan itu disampaikan salah seorang warga dari akun X-nya. Dilihat detikcom, Selasa (1/7), dia mengeluhkan adanya pungutan biaya sebesar Rp 1,9 juta saat kegiatan komunitas sedang bermain di area GBK.

"Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. tapi dipalakin sampe 1.9jt/kegiatan? Terus buat apa bayar pajak? kita juga ga pake lapangan khusus. tolong Pak gub @pramonoanung. di Bandung aja kita bisa aktivitas gratis," tulis akun tersebut.

"Tiap Jumat acara gratis, kita masih perhatiin blockingan biar ga ganggu akses jalan, ga pake speaker, panitia semua sukarela. masih diperas tiap minggu harus bayar 1.9jt? bjir. repot banget mau main bareng doang. Terus buat apa dibikin taman dan lainnya?" ujarnya.

Simak juga Video: Pramono Pede Jakarta International Marathon 2025 Berjalan Lancar

(bel/azh)