NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Jawab Begini

Jakarta -

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menanggapi sikap Partai NasDem yang mengusulkan pemerintah untuk segera menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara hingga Wapres Gibran Rakabuming sebaiknya berkantor di sana. Said Abdullah menyebut pihaknya akan mengikuti undang-undang yang berlaku.

"Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Said menyebut UU Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Perubahan UU 3 Tahun 2022 tentang IKN merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Ia mengatakan produknya sudah dilahirkan melalui undang-undang.

"Kembalikan saja (ke UU) karena itu menjadi kesepakatan bersama, undang-undang yang harus dilaksanakan. Toh produknya produk DPR dan pemerintah," katanya.

Said menyebut anggaran untuk pembangunan IKN ditargetkan untuk 15 tahun ke depan. Ia menyebut jangan sampai pembangunan dipercepat atau diperlambat yang pada akhirnya mengorbankan program prioritas pemerintah yang lain.

"Kalau dari sisi ketentuan regulasinya, IKN itu kan perlu waktu 15 tahun. Itu normanya ada di undang-undang," ujar Said.

"Ya, bukan soal kurang dan tidak. Kalau 15 tahun, ya 15 tahun saja. Karena kalau dipercepat atau diperlambat, itu sesuatu yang tidak baik bagi kita semua. Karena apa? kalau dipercepat, akan mengorbankan anggaran prioritas," sambungnya.

Said tak mau berkomentar lebih lanjut soal usulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Ia menyerahkan pelaksanaan pembangunan IKN ini kepada UU yang berlaku.

"Kan banyak hal-hal yang program strategis Bapak Presiden yang harus dilaksanakan. Saya tidak pernah punya pikiran, bahwa IKN tidak didahulukan atau didahulukan. Yang terpenting adalah program prioritas yang DPR kawal," ujar Ketua Banggar DPR RI ini.

"Wah no comment (soal Wapres berkantor di IKN)," imbuhnya.

Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

"Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," ujar Saan.

Saksikan Live DetikSore:

(dwr/gbr)