NasDem DKI Minta Pemprov Transparan soal Aset dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Jakarta -

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mengembangkan Sistem Informasi Daerah untuk pelaporan keuangan, hingga percepatan tindak lanjut atas temuan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan oleh Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Raden Gusti Arief dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/6/2025).

"Terkait dengan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, sampai dengan semester II tahun 2024, masih ditemukan adanya 1.222 rekomendasi yang tindak lanjutnya belum sesuai, dan sebanyak 42 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Gusti.

Selain itu, pihaknya juga menemukan lebih dari 90 kasus kerugian daerah senilai Rp17 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta ratusan kasus lainnya dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun yang masih dalam proses pembebanan atau berupa informasi tuntutan ganti rugi.

"Fraksi NasDem mendorong agar saudara Gubernur dapat melakukan evaluasi kinerja manajemen dari belum optimalnya kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi Daerah," ungkapnya.

Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fraksi NasDem mengapresiasi BUMD yang membukukan keuntungan. Namun, NasDem menyoroti kerugian PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mencapai lebih dari Rp500 miliar.

"Fraksi NasDem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi kinerja atas target pendapatan PT Jakpro yang berasal dari keseluruhan unit bisnis, dan melakukan perbaikan business plan yang dapat mendorong keberlangsungan BUMD yang sehat," ujarnya.

Permasalahan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian utama Fraksi NasDem. Mereka menyoroti belum optimalnya kinerja Majelis Penetapan Status Aset dan Barang Milik Daerah. Gusti mengatakan, dari 1.000 aset tanah senilai Rp1,9 triliun yang sebelumnya tidak ditemukan, kini masih menyisakan 590 aset senilai Rp1,3 triliun.

"Selain itu, 700 register gedung senilai Rp513 miliar dan 143 register tanah jalan senilai Rp579 miliar juga belum teridentifikasi," ungkapnya.

"Oleh karena itu Fraksi NasDem meminta agar adanya transparansi atas penyelesaian permasalahan-permasalahan aset itu. Agar keseluruhan permasalahan aset dan penghapusan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta," imbuhnya.

(bel/aud)