Muzani Minta Menteri Tak Bebani Prabowo: Kaji Kebijakan Lebih Mendalam

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan. Muzani menilai hal itu agar tidak menjadi beban masalah untuk Presiden Prabowo Subianto.

"Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

Hal itu disampaikan Muzani merespons sejumlah polemik keputusan menteri yang kemudian diambil alih oleh Prabowo. Salah satunya ialah sengketa empat pulau di Aceh yang pernah ditetapkan milik Sumatera Utara oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," sambungnya.

Lebih lanjut, Muzani juga menyoroti jual beli pulau di Kepulauan Anambas. Muzani meminta Mendagri dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid segera bertindak cepat.

"Ya saya kira itu (jual beli pulau) adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terutama pulau-pulau terluar adalah pagar bagi perbatasan wilayah NKRI. Sehingga saya kira Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BPN harus bertindak cepat, supaya pulau-pulau kita ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.

Sekjen Partai Gerindra itu mengingatkan Mendagri dan Menteri ATR/BPN harus lebih mengawasi batas-batas wilayah Indonesia, termasuk Pulau Enggano yang terisolasi.

"Enggano itu kan sebenarnya sudah lama termasuk bagian dari wilayah Bengkulu. Tapi saya kira dengan penegasan keppres kemarin menjadi tegas, sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa melakukan pembangunan di pulau tersebut, karena pulau tersebut penduduknya juga cukup banyak," imbuh dia.

Muzani mengatakan polemik pulau-pulau di Indonesia harus menjadi atensi. Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai perbatasan-perbatasan pulau di Indonesia.

"Saya kira harus menjadi sebuah atensi, seperti halnya tempo hari tentang perbatasan. Perbatasan-perbatasan kita itu kan dengan perbatasan darat yang saya maksud. Itu kan sekarang di pintu perbatasan kalau kita masuk ke wilayah Indonesia cukup bagus," ujarnya.

"Sehingga pulau perbatasan pun hendaknya dibangun sebagai pagar perbatasan kita dengan negara lain. Saya kira itu bagus supaya ada kebanggaan kita berbangsa, kita ada kebanggaan kita ber-Indonesia dan ber-NKRI," lanjutnya.

(amw/maa)