Mensos: Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tak Memungkinkan Tahun ini

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan usulan aktivis buruh Marsinah untuk menjadi pahlawan nasional belum terlaksana tahun ini. Gus Ipul mengatakan waktu untuk menetapkan kesepakatan itu belum memungkinkan di 2025.

"Oh iya (belum tahun ini) waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Gus Ipul mengatakan proses penetapan seseorang menjadi pahlawan nasional harus melalui tahapan pengusulan berjenjang mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar. Ia menyebut sejumlah sosok yang meraih gelar pahlawan nasional biasanya memerlukan waktu 1 hingga 3 tahun sejak diusulkan.

"Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul sebelumnya mengatakan mulai memproses usulan agar Marsinah menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya, usulan ini didukung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

"Nanti daerah mungkin ada tokoh-tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah, di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru," lanjutnya.

Namun Gus Ipul mengatakan tidak memungkinkan keputusan Marsinah menjadi pahlawan nasional diputuskan tahun ini. Sebab, nama-nama pahlawan nasional tahun ini sudah diputuskan. Nama Marsinah akan diproses lebih lanjut tahun depan.

"Tidak memungkinkan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya," ujarnya.

Usulan Marsinah jadi pahlawan nasional itu, menurut Gus Ipul, akan mulai diproses dari tingkat daerah yang akan diteruskan sesuai tahapan. "Kalau memungkinkan ya mungkin yang penting prosesnya dari bawah nanti diusulkan bupati atau wali kota nanti naik ke gubernur, kan ada tim daerah untuk gelar pahlawan," ujarnya.

"Di situ nanti dibahas lagi, terus naik ke Kemensos nanti di Kemensos diperiksa lagi dengan tim, lalu naik ke dewan gelar nanti di situ presiden yang akan menentukan atau mengambil keputusan," ujarnya.

(dwr/whn)