Menaker Beberkan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan 2025-2029

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan arah kebijakan dan strategi besar Pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025-2029. Pemaparan ini disampaikan langsung oleh Menaker Yassierli dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Ruang Tridharma, Jakarta.

Forum yang diselenggarakan Biro Humas Kemnaker ini mengangkat tema 'Sinergi Media Massa sebagai Akselerasi Informasi Publik pada Sektor Ketenagakerjaan'. Acara tersebut dihadiri 20 pimpinan redaksi media nasional atau perwakilannya, dengan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, sebagai moderator.

Dalam paparannya, Yassierli menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi sektor ketenagakerjaan Indonesia, mulai dari penguatan link and match, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pekerjaan layak dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, hingga pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang mencakup pekerja platform serta revisi UU Ketenagakerjaan.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan norma ketenagakerjaan dan K3, serta transformasi hubungan industrial yang dibangun atas visi bersama antara pengusaha dan serikat pekerja. Pengembangan platform SiapKerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker juga menjadi bagian dari agenda strategis yang didorong dengan prinsip transparansi, kolaborasi, kinerja, dan etika.

"Jadi, ini adalah potret dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan," ujar Yassierli dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Yassierli mengungkapkan ke depannya, Kemnaker akan mengarahkan perubahan mindset kelembagaan, dari yang berfokus pada urusan ketenagakerjaan, menjadi institusi yang berperan aktif dalam pengembangan SDM secara menyeluruh.

Ia pun memaparkan empat pendekatan utama dalam strategi penciptaan lapangan kerja, yakni kolaborasi lintas kementerian dan sektor, program pemagangan (apprenticeship), kewirausahaan, dan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional.

Yassierli juga tengah mendorong revitalisasi BLK melalui transformasi kurikulum dan metode pelatihan, seperti penerapan project-based learning, pelatihan koperasi untuk Koperasi Merah Putih melalui BLK, hingga pelatihan kompetensi hijau (green competencies).

Berbagai kolaborasi lintas sektor juga terus dilakukan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan. Kolaborasi ini ditujukan untuk menyiapkan talenta unggul serta SDM yang berkualitas dalam mendukung program nasional dan membuka lebih banyak peluang kerja.

"Jadi kami membangun sinergi bersama. Harapannya, solusi atas persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan bergerak bersama kementerian dan lembaga lain," ucapnya.

Dari sisi kelembagaan, Kemnaker juga berkomitmen melakukan transformasi tata kelola internal guna memperkuat pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Selain Menaker, forum ini juga menghadirkan dua narasumber lain, yaitu Kepala Komunikasi Komunikasi Kepresidenan yang diwakili oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, serta Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah.

(akd/akd)