5 months ago
21
Jakarta -
Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menanggapi soal surat atau nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisi catatan penyelenggaraan haji 2025. Nasaruddin menilai tiap gelaran ibadah haji akan memunculkan sejumlah masalah dan catatan kritik.
"Evaluasi haji tergantung siapa yang melihatnya. Jadi haji itu sangat normal. Yang tidak normal itu kalau sangat rapi, karena orang jalan kaki itu bukan karena nggak ada mobil, bukan karena macet," kata Menag di IPDN, Jawa Barat, Kamis (26/6/2025).
Nasaruddin menilai pengelola ibadah haji tahun ini telah bekerja dengan maksimal. Dia menyadari sejumlah persoalan terjadi karena adanya perbedaan peraturan di Indonesia dan Saudi selaku negara penyelenggara haji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siapapun yang memimpin haji, mengelola haji itu pasti tidak luput dari problem karena negara orang kan peraturan kita begini. Tapi tiba-tiba di sana peraturan lain mau apa. Jadi kita nggak usah terlalu membesar-besarkan persoalan," tambahnya.
Menurut Nasaruddin, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berlangsung normal. Hal itu, sambung Nasaruddin, terlihat dari jumlah kematian jemaah haji Indonesia yang berkurang.
"Jadi ada penilaian macam-macam, itu haknya, tapi yang penting kriteria kita itu jumlah kematian semakin berkurang. Tidak ada yang tidak haji," ujarnya.
Menag juga mengakui sejumlah masalah jemaah haji Indonesia terjadi selama di Saudi. Salah satunya berkaitan dengan angka jemaah yang hilang selama pelaksanaan ibadah haji.
"Ada yang hilang dua orang di antara 220 ribu orang. Sementara dalam pencarian dan ada yang ditemukan sudah, satu orang itu memang sudah meninggal ya kan," ungkapnya.
Nasaruddin juga mengatakan ada jemaah yang hilang dengan kondisi demensia atau mengalami penurunan daya ingat. Faktor panas di lokasi penyelenggaraan haji juga jadi masalah.
"Karena demensia itu. Dia nggak tahu nama saudaranya siapa, ditanya memang ada penyakitnya. Demensia itu kan faktor panas juga, faktor pemicunya ya kan, 52 derajat celcius," tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) buka suara menanggapi nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisi catatan penyelenggaraan haji 2025. Kemenag menyebut surat itu berisi persoalan yang terjadi selama pelaksanaan haji dan telah ditangani.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dan merupakan catatan tertutup yang hanya ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.
"Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji," ujar Hilman di Madinah, Jumat (20/6).
Lima nota diplomatik itu di antaranya perbedaan data jemaah dalam E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan. Lalu persoalan pergerakan jemaah haji gelombang I dari Madinah ke Makkah.
Kemudian, penempatan jemaah di hotel-hotel Makkah, kesehatan jemaah. Selanjutnya ialah persoalan penyembelihan hewan dam atau hadyu bagi jemaah haji Indonesia.
Lihat juga video: DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024
(ial/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
