Legislator Gerindra Himmatul Aliyah Suarakan Aspirasi Dosen Non-ASN

5 months ago 28
situs winjudi online winjudi winjudi slot online winjudi online Daftar slot gacor Daftar situs slot gacor Daftar link slot gacor Daftar demo slot gacor Daftar rtp slot gacor Daftar slot gacor online terbaru Daftar situs slot gacor online terbaru Daftar link slot gacor online terbaru Daftar demo slot gacor online terbaru Daftar rtp slot gacor online terbaru slot gacor situs slot gacor link slot gacor demo slot gacor rtp slot gacor informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini informasi online berita online kabar online liputan online kutipan online informasi akurat berita akurat kabar akurat liputan akurat kutipan akurat situs winjudi online

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia. Dari total sekitar 333 ribu dosen, hampir separuh di antaranya belum tersertifikasi, terutama mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN.

"Proses sertifikasi dosen masih belum merata. Banyak dosen non-PNS harus menanggung sendiri biaya pelatihan PEKERTI, TOEFL, dan TPA," ujar Himmatul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Menyadari kendala yang dihadapi para dosen non-ASN, politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar turut memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat administrasi sertifikasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan beban biaya seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh dosen, khususnya yang berasal dari PTS.

Himmatul juga menyoroti isu lain di sektor pendidikan tinggi terkait tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurut dia, perlu ada langkah konkret untuk mempererat hubungan antara institusi pendidikan dan dunia industri.

"Perlu integrasi nyata antara kampus dan industri agar lulusan lebih mudah terserap," paparnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi program-program beasiswa yang disediakan pemerintah. Dia mengatakan informasi terkait program seperti Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda belum tersebar luas di kalangan masyarakat.

"Banyak masyarakat belum tahu soal Beasiswa Indonesia Maju maupun Beasiswa Garuda," pungkasnya.

Lihat juga Video: Aliansi Dosen P3K Minta Statusnya Diangkat Jadi PNS

(anl/ega)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Read Entire Article