Legislator Cecar Menpar soal Juliana Marins: Nggak Bisa Lempar Tanggung Jawab

Jakarta -

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dicecar anggota DPR RI terkait kasus warga Brasil, Juliana Marins, yang meninggal dunia setelah terjatuh di Gunung Rinjani. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Widiyanti tak lempar tanggung jawab ke kementerian lain lantaran saling berkaitan.

Mulanya anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, bertanya kepada Widiyanti terkait pengawasan di Gunung Rinjani. Ia menyoroti jasa tour guide, porter, hingga evakuasi darurat yang dinilai memerlukan waktu yang lama.

"Apakah ada batasan jumlah pendaki per hari? Saya berbicara masalah musibah yang menimpa Juliana Marins ya, yang baru-baru ini menjadi pemberitaan dan cukup memberikan negative publication buat kita karena masalah security dari tourism kita," ujar Samuel dalam rapat di DPR, Kamis (3/7/2025).

Ia menyoroti pemberitaan negatif ke pariwisata di RI akibat peristiwa itu. Samuel menyinggung proses evakuasi Juliana di momen darurat.

"Karena berdasarkan berita, korban ini masih terlihat hidup waktu dalam pantauan drone tapi karena pertolongannya sangat terlambat, akhirnya tidak dapat tertolong kembali. Dan ini bukan hanya masalah negative publication, tapi ini berhubungan dengan nyawa seseorang, yang tentunya akhirnya ini menjadi bad publication buat tourism kita yang menyangkut security dari para tourism dunia," ungkapnya.

Menpar Widiyanti mengatakan sebenarnya pengelolaan Gunung Rinjani ada pada kewenangan Kementerian Perhutanan (Kemenhut). Kendati demikian, pihaknya telah berkoordinasi antarkementerian menyikapi hal itu.

"Memang unik wisata Gunung Rinjani itu adalah ranah dari Kementerian kehutanan. Izin-izin dari penyediaan jasa wisata alam, dan usaha untuk melakukan penjualan tiket ada di bawah Kementerian Kehutanan. Makanya kita melakukan koordinasi, contohnya untuk kapal laut juga persetujuan nelayan itu ada di Menteri KKP, pengawasan," ujar Widiyanti.

"Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat-rapat dan kami juga telah membuat tim penanggulangan krisis, tim kami concern mengenai keselamatan. Memang pariwisata itu citra bangsa ya," tambahnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyentil Widiyanti. Ia mengatakan tak bisa untuk melempar tanggung jawab ke kementerian yang lain.

"Ibu kan tadi menyebut yang soal keamanan itu ini adalah tugasnya Kementerian Kehutanan, Saudara Raja Juli Antoni ya. Tadi Ibu jelasin kok barusan," kata Saleh.

"Pertanyaan saya begini, ini kan pemerintah itu satu lho Bu, prinsipnya itu sebenarnya satu. Memang tanggung jawabnya itu mungkin berbeda-beda," tambahnya.

Ia mengatakan antarkementerian pasti saling terkait. Saleh menyebutkan jangan saling lempar tanggung jawab di pemerintahan.

"Tapi khusus soal ini, yang saya tanya Juliana itu yang berangkat ke Rinjani itu sedang wisata atau sedang studi apa kehutanan? Kan dia naik gunung, naik gunung itu bagian dari wisata atau nggak? Wisata," ujar Saleh.

"Karena itu, itu tidak bisa saling lempar begitu. Pemerintah bagusnya 'kami sedang berkolaborasi dengan seluruh kementerian yang ada untuk melakukan pengamanan bagaimana supaya orang datang ke Indonesia itu aman, jadi nggak takut'. Jadi jangan bilang tanggung jawabnya Raja Juli Antoni, nanti dia pusing juga Ibu, bareng aja jalan bersama," imbuhnya.

(dwr/jbr)