KPK Usul Gaji Kepala Daerah Dinaikkan agar Tak Korupsi

Jakarta -

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyoroti gaji kepala daerah yang rendah. Cahya mengusulkan gaji kepala daerah dinaikkan untuk menghindari korupsi.

"Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," kata Cahya dalam diskusi media bertajuk 'Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK' di Gedung KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).

Cahya juga mengaku aneh seseorang tertarik menjadi kepala daerah padahal gajinya kecil. Kata Cahya, bukan tidak mungkin ada sesuatu lainnya yang membuat seseorang tertarik menjadi kepala daerah.

"Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan," lanjutnya.

Cahya mengatakan persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Sebab, katanya, selama biaya politik tinggi, potensi korupsi akan terbuka lebar.

"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.

"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang per suara Rp 10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol," ungkapnya.

(ial/whn)