4 months ago
12
Jakarta -
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menanggapi usulan sejumlah partai agar IKN Nusantara diisi oleh kantor kementerian hingga BUMN. Rifqinizamy menilai usulan tersebut cukup bagus.
"Bagus usul itu," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Rifqinizamy mengatakan IKN telah memakan anggaran kurang lebih Rp 130 triliun dari APBN. Selain itu, investasi pun kurang lebih Rp 59 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesiapan IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara. Dengan konsep semuanya difasilitasi rumah atau rusunnya secara gratis oleh negara. Kantor-kantornya sudah siap," ujarnya.
"Karena itu pilihan Presiden, pemerintah untuk mengaktifkan sejumlah kementerian lembaga termasuk BUMN, sebagaimana usul dari beberapa fraksi saya kira itu positif dan itu senapas dengan keinginan Partai NasDem," sambung dia.
Rifqinizamy mengatakan pihaknya akan memanggil Otorita IKN (OIKN) dan membahas usulan itu seusai masa reses. Diketahui, DPR akan memasuki masa reses pada 24 Juli-15 Agustus 2025.
"Kami akan panggil IKN setelah masa reses nanti, dan kami ingin IKN sekali lagi menegaskan kesiapannya untuk menjadi Ibu Kota Negara yang aktif," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima sebelumnya berbicara soal usulan NasDem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN Nusantara. Aria Bima menyebutkan IKN tak boleh kosong dan mengusulkan untuk diisi Kementerian BUMN.
"Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/7).
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, tak tertutup kemungkinan IKN diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN. Herman Khaeron menilai hal itu bisa saja, termasuk Kementerian Kehutanan (Kemhut).
"Ya mungkin saja, bisa saja. Bisa saja tentu ini menjadi domain dan menjadi kewenangannya pemerintah. Bisa saja memindahkan misalkan Kementerian Kehutanan bisa. Atau kementerian-kementerian yang betul-betul sekiranya bisa memulai beraktivitas di sana," ujar Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).
(amw/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
