Ketua DPD RI Puji Pemerintah Berani Bersihkan Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah memulihkan kembali ekosistem hutan konservasi yang sebelumnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Sultan mengatakan keberanian pemerintah menutup puluhan ribu hektar lahan sawit ilegal membuktikan komitmen terhadap perlindungan biodiversiti dan respons atas isu perubahan iklim.

"Menertibkan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang selama ini disalahgunakan membutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah. Namun dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, terutama lembaga penegak hukum dan masyarakat adat, persoalan deforestasi dapat kita atasi," ujar Sultan kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Sultan mengungkapkan pihaknya percaya pemerintah melalui Tim Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (SatgasPKH) di kawasan TNTN mampu menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama masyarakat setempat. Sehingga, katanya, tidak terjadi konflik antara Satgas Garuda dengan masyarakat yang mendiami kawasan konservasi.

"Kami mendorong agar satgas lebih humanis dan persuasif, mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat. Namun jika terbukti kawasan TNTN sengaja dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau diperjual belikan secara ilegal baik oleh orang perorangan maupun korporasi, maka satgas harus bertindak secara tegas dan terukur," kata Sultan yang juga Ketua Dewan Penasehat Dunia Islam Dunia Melayu (DMDI).

DPD RI, lanjut Sultan, mendukung penuh upaya pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memulihkan kembali ekosistem hutan bekas eksploitasi. Hal itu, katanya, terutama di dalam kawasan hutan konservasi dan taman nasional.

"Upaya Kementerian Kehutanan dalam menertibkan kawasan hutan konservasi perlu didukung dan diapresiasi secara anggaran. Ke depan kami mendorong agar Kemenhut bersama Satgas Garuda perlu mengidentifikasi kasus-kasus serupa di seluruh daerah," ujarnya.

Diketahui, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI,Menhut Raja Juli Antoni melaporkan dua permasalahan kehutanan di dua provinsi, yaitu Riau dan Sumatera Barat. Raja Juli menjelaskan penindakan dilakukan untuk penyelamatan wilayah Taman Nasional Tesso Nilo seperti penutupan lahan sawit seluas 8.000 hektar selama 5 tahun, kemudian penanaman kembali dengan pohon seperti Jabon, Ketapang dan Pulai, serta memasang pembatas antara Taman Nasional Tesso Nilo dengan pemukiman warga.

(whn/whn)