JK Harap Kisruh 4 Pulau Tak Terulang, Singgung UU-Wewenang Gubernur Aceh

Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) berharap polemik empat pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh tak lagi terulang. Dia meminta pemerintah untuk memahami undang-undang dan sejarah soal Aceh sebelum mengambil tindakan.

"Jangan terulang lagi seperti ini. Ada di undang-undang pemerintahan Aceh, ada di MoU, bahwa apabila pemerintah ingin mengambil kebijakan atau keputusan tentang yang ada hubungan dengan Aceh, harus dengan konsultasi dan persetujuan daripada Gubernur Aceh," kata JK seusai menerima kunjungan dari tokoh Aceh Wali Nangroe di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025)

JK mengatakan, sebelumnya pemerintah tidak memahami isi undang-undang dan MoU (Helsinski) itu. Kekeliruan itu membuat polemik ini muncul.

"Dan itu tidak dilakukan. Jadi itu sebabnya kenapa terjadi masalah. Jadi ini pembelajaran supaya jangan terulang lagi," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, mengatakan saat ini warga Aceh senang dengan keputusan yang telah dibuat Presiden Prabowo. Menurutnya, jika polemik ini berlanjut bakal ada potensi hingga peperangan antarsuku.

"Kalau tidak memang agak panas. Itu yang saya khawatirkan juga kan. Karena jangan kita menggaruk lagi luka lama itu masalahnya kan. Dan kalau terjadi, itu susah sekali kita akan selesaikan, karena mati efek. Seperti tadi saya bilang, ini akan jadi perang suku antara Sumatera Utara dan Aceh," kata Wali Nangroe.

Potensi peperangan antarsuku itu menurutnya bisa memecah belah Indonesia. Padahal sejak lama persatuan keduanya terpelihara dengan baik.

"Ini akan pecah belah Indonesia ini kan. Sedangkan apa yang harus dilakukan adalah untuk menyatukan kita. Sedangkan Aceh dengan Sumatera Utara dari zaman dulu tidak ada apa-apa, kita bersaudara," ujarnya.

"Jadi kalau menurut sejarah, Aceh kan lama sekali salah satu negeri yang tua di Nusantara ini. Daerah pulau-pulau itu adalah milik Aceh sebenarnya, zaman Belanda pun demikian juga," sambungnya.

Selanjutnya, Wali Nangroe mengungkap Pemprov Aceh memang tengah mencari potensi sumber daya minyak dan gas di keempat pulau tersebut. Mereka juga mencari di beberapa pulau lainnya.

"Kita belum tahu lagi apakah ada tidak. Tapi kemungkinan, karena kalau di Aceh semuanya, sedang dicari, banyak daerah sedang dicari. Kemungkinan daerah itu juga dicari, dan ada juga daerah lain sudah dapat, Ada gas, ada minyak. Jadi itu kemungkinan akan datang," katanya.

Wali Nangroe kini lebih ingin menegaskan bahwa keempat pulau itu adalah milik Aceh. Soal migas itu merupakan investasi ke depannya.

"Lagi yang paling perlu bagi kita sekarang itu kita clear-kan bahwa pulau itu adalah teritori Aceh. Masalah ada gas, minyak di rantau itu perkara lain. Itu investment, siapapun bisa, kita kerjasama," sambung dia.

(ygs/ygs)