Jawa Pos Buka Suara soal Gugatan Dahlan Iskan di PN Surabaya

Jakarta -

Jawa Pos buka suara mengenai gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan mantan direktur utamanya, Dahlan Iskan. Jawa Pos membantah tudingan bahwa mereka memiliki utang kepada Dahlan sebesar Rp 54,5 miliar.

"Kami sudah memeriksa catatan keuangan dan berkomunikasi dengan direksi. Tidak ada utang yang jatuh tempo dan bisa ditagih sebagaimana dimaksud dalam permohonan PKPU," kata kuasa hukum Jawa Pos, Leslie Sajogo, kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Dahlan Iskan dikabarkan menggugat Jawa Pos ke Pengadilan Negeri Surabaya karena Jawa Pos memiliki utang sebesar Rp 54,5 miliar yang berasal dari kekurangan pembagian dividen yang seharusnya diterima Dahlan sebagai pemegang saham. Menurut Leslie, gugatan itu tidak benar karena pada keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2003, 2006, 2012, dan 2016 diputuskan secara bulat, termasuk oleh Dahlan sendiri saat masih menjabat sebagai dirut.

Leslie menegaskan, Dahlan Iskan sampai saat ini memiliki 3,8 persen saham Jawa Pos, yang merupakan pemberian dari pemegang saham lainnya. Sedangkan pemegang saham terbesar adalah PT Grafiti Pers dari penerbit Tempo.

"Tidak pernah ada komplain sebelumnya soal dividen. Semuanya diputuskan di forum resmi dan disepakati bersama secara bulat. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul gugatan yang melompat-lompat ke tahun-tahun berbeda?" ujarnya.

Leslie memastikan seluruh pembagian dividen kepada pemegang saham dilakukan melalui prosedur yang benar. Dia menilai narasi yang mempersoalkan tentang 'utang dividen' sangat menyesatkan karena dividen bukanlah utang komersial yang bisa serta-merta menjadi dasar PKPU.

"PKPU itu mekanisme hukum untuk menangani utang yang nyata, sudah jatuh tempo, dan tidak dibayar. Bukan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir tentang dividen yang sudah ditetapkan bertahun-tahun lalu," jelasnya.

Lesli mengatakan, sebelum mengajukan permohonan PKPU, Dahlan Iskan telah mensomasi dan mengajukan tuntutan kepada Jawa Pos untuk mendapatkan akses ke dokumen perusahaan. Namun, menurut Leslie, tindakan Dahlan itu keliru dan tidak jelas.

Menurutnya, tidak ada ketentuan hukum yang membolehkan seorang pemegang saham mengakses seluruh dokumen internal perusahaan tanpa batas.

"Hak pemegang saham itu ada pada bahan rapat pemegang saham, seperti RUPS, bukan seluruh dokumen operasional. Dokumen perseroan bukan untuk dibuka secara bebas, apalagi digunakan untuk menggugat perusahaan," kata Leslie.

Lebih lanjut, Leslie juga membantah pernyataan yang menyebut pihak Dahlan sudah mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik lewat mediasi. Ia menyebut satu-satunya komunikasi hukum yang pernah terjadi adalah tiga kali somasi, dan semuanya sudah dijawab.

"Tidak pernah ada mediasi atau komunikasi langsung. Pak Dahlan tidak pernah datang. Yang datang hanya kuasa hukumnya dengan somasi, sehingga jauh dari terminologi baik-baik," ungkapnya.

Terkait gugatan Dahlan Iskan, Leslie menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum dan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan ada pemutarbalikan fakta atau pencemaran nama baik. Dia mengatakan saat ini pihak PT Jawa Pos masih menunggu surat resmi dari pengadilan terkait permohonan PKPU tersebut.

"Kami negara hukum. Jika tuduhan tidak berdasar, kami punya hak jawab dan hak gugat," ucap Leslie.

Gugatan Dahlan Iskan

Diketahui, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menggugat PT Jawa Pos. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 32/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby. Pemohon dalam gugatan ini adalah Tuan Dahlan Iskan, sedangkan termohonnya adalah PT Jawa Pos.

"Klasifikasi perkara: penundaan kewajiban pembayaran utang," bunyi gugatan sebagaimana dilihat di SIPP PN Surabaya.

Dahlan akan menjalani sidang perdana pada Rabu (18/6) besok sekitar pukul 09.00 WIB. Sidang akan digelar di Ruang Sidang Kartika PN Surabaya.

(zap/dhn)