Jaksa KPK Nilai Anak Buah Hasto Beri Keterangan Tak Sebenarnya di Sidang

Jakarta -

Jaksa KPK meminta majelis hakim tidak menghiraukan kesaksian staf kesekretariatan DPP PDIP Kusnadi dan satpam di kantor DPP PDIP Nurhasan di sidang kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Jaksa menilai Kusnadi dan Nurhasan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya karena bekerja di bawah Hasto Kristiyanto.

Hal tersebut disampaikan jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan analisis yuridis (anyus) surat tuntutan Hasto Kristiyanto di kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Kamis (3/7/2025).

"Berdasarkan uraian argumentasi dan bukti bukti tersebut dengan ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP yang menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu," ujar jaksa KPK, Takdir Suhan.

Takdir menilai Kusnadi dan Nurhasan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat dihadirkan sebagai saksi untuk Hasto di persidangan. Hal itu, katanya, karena Kusnadi dan Nurhasan berstatus sebagai pegawai kantor DPP PDIP.

"Maka dapat disimpulkan terdapat alasan tertentu yang menyebabkan Saksi Kusnadi dan Nurhasan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, yakni adanya ketidakbebasan saksi dalam memberikan keterangan karena berstatus sebagai ajudan dan pegawai pada kantor DPP PDIP atau di Rumah Aspirasi di mana Terdakwa sebagai atasannya," ujarnya.

Takdir meminta majelis hakim mengesampingkan kesaksian Kusnadi dan Nurhasan. Dia meyakini sosok 'Bapak' yang memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya melalui Nurhasan ialah Hasto.

"Dengan demikian, keterangan Saksi Kusnadi dan Nurhasan haruslah dikesampingkan atau dengan kata lain, fakta yang sebenarnya adalah 'Bapak' yang memberikan amanat melalui Nurhasan dan memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam serta memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya adalah Terdakwa," ujarnya.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(whn/dhn)