Hasto Bantah Pernah Perintah Tenggelamkan HP Harun Masiku

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pernah memberikan perintah agar Harun Masiku merendam ponselnya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto menuding tuduhan jaksa KPK itu hanya konstruksi sepihak.

Pernyataan itu disampaikan Hasto Kristiyanto saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7/2025). Hasto mengatakan tak ada saksi yang melihat atau mendengar langsung perintah untuk merendam ponsel tersebut.

"Bahwa tuduhan adanya keterlibatan antara Terdakwa yang mematikan telepon genggam nomor 08111929889 sekitar pukul 17.58 WIB dengan pemberitaan online penangkapan komisioner KPU dan perintah kepada Harun Masiku untuk mematikan telepon genggam dan merendamnya di air, tanpa disertai adanya bukti keterangan saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung. Keterkaitan tersebut adalah asumsi dan konstruksi sepihak tanpa alat bukti dan keterangan saksi," ujar Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan tak ada bukti komunikasi antara satpam di kantor DPP PDIP Nurhasan dengannya. Dia mengatakan sosok 'bapak' yang meminta Nurhasan menghubungi Harun adalah dua orang tidak dikenal.

"Tidak ada alat bukti WA yang menunjukkan komunikasi Nurhasan dengan Terdakwa, ataupun Nurhasan dengan Kusnadi tentang 'bapak' yang berkaitan dengan terdakwa. Keterangan saksi Nurhasan sendiri dalam persidangan ini dan persidangan tahun 2020 sangat jelas bahwa yang dimaksud 'bapak' adalah 2 orang berbadan tegap yang mendatangi Nurhasan," ujarnya.

Dia mengatakan tuduhan nomor ponsel dengan nama 'Sri Rejeki 3.0' adalah miliknya dan bukan nomor kesekretariatan merupakan tuduhan tidak berdasar. Dia menuturkan nomor istrinya, Maria Ekowati tersimpan dalam nomor itu karena kesekretariatan memiliki i-cloud daftar kontak ponselnya.

"Bahwa bagian IT DPP PDI Perjuangan di bawah koordinasi Kepala Sekretariat memiliki i-cloud yang berisi daftar kontak HP terdakwa yang harus di update setiap terjadi pergantian penggurus sekretariat yang secara khusus dipakai staf sekretariat partai yang ditugaskan," ujarnya.

Hasto juga mempertanyakan tuduhan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Harun melalui Nurhasan standby di DPP PDIP agar keberadaannya tidak diketahui. Dia menyebut penydik KPK seharusnya langsung mendatangi DPP PDIP atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) jika menyakini Harun berada di sana saat itu.

"Pertanyaannya adalah mengapa pada saat itu, Penyidik KPK pada malam itu juga, tidak langsung datang ke DPP PDI Perjuangan? Mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa para penyidik KPK dengan leluasa dapat masuk ke PTIK dengan pengawasan yang ketat, namun mengapa mereka tidak datang ke DPP PDI Perjuangan guna memastikan keberadaan Harun Masiku?" ujarnya.

Klaim Daur Ulang

Selain itu, Hasto mengatakan kasus yang menjeratnya merupakan proses daur ulang putusan pengadilan kasus suap Harun Masiku pada 2020. Dia menyakini kasus ini sarat akan kepentingan politik.

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," ujar Hasto.

Dia mengaku menerima tekanan politik yang dimulai saat PDIP menyatakan sikap politik menolak kehadiran tim nasional (timnas) Israel dalam Piala Dunia U-21 di Indonesia tahun 2010. Dia menuturkan aspek ideologis dan historis sikap PDIP yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," ucap Hasto.

"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," tambahnya.

Hasto mengatakan partai selalu mengajarkan untuk menghadapi setiap tekanan yang diterima. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar kepentingan untuk Indonesia bisa tercapai.

"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Hasto bersalah melanggar Pasal 21 UU Tipik...