Gus Ipul Ajak Seluruh Pihak Awasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh pihak untuk mengawasi proses penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dengan begitu, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengakomodasi anak-anak dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat akan diluncurkan di 100 titik yang tersebar di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat akan menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.

"Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).

"Kita baru akan memulai (penyelenggaraan Sekolah Rakyat). Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas," imbuhnya.

Gus Ipul menjelaskan pengawasan secara penuh akan dilakukan. Pihaknya pun tidak hanya akan melibatkan berbagai pihak, tapi juga memanfaatkan teknologi.

"Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV Dan lain sebagainya. Itu salah satu (upaya pengawasan)," katanya.

Selain itu, kata Gus Ipul, langkah pengawasan juga dilakukan melalui kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada kurikulum nasional, tetapi dengan penyesuaian yang dirancang khusus (tailor-made) agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masing-masing siswa. Dalam hal model pengelolaan, Sekolah Rakyat juga menggunakan sistem keluar- masuk ganda (multi-entry multi-exit).

"Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini," katanya.

"Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian (Kementerian) Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan Kemensos beserta jajaran Tim Formatur Sekolah Rakyat juga bertanggung jawab dalam hal membina, mengawasi dan melindungi para murid di sekolah ini. Pasalnya, Sekolah Rakyat merupakan program dari Presiden Prabowo untuk memuliakan masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu atau Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Saya memahami ini sebagai hal yang mulia, hal yang saya tadi sampaikan, upaya Presiden Prabowo untuk memuliakan mereka yang terpinggirkan, memuliakan mereka yang belum beruntung, memuliakan mereka yang masih dalam kategori kurang mampu atau dalam istilah statistiknya disebut sebagai miskin ekstrem dan miskin. Nah, untuk itulah sekali lagi kami merasa bahwa ini belum semuanya sempurna, tapi setiap waktu kami ingin manfaatkan untuk memperbaiki hal-hal yang belum sempurna itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, 100 titik lokasi Sekolah Rakyat rintisan awal yang disiapkan ini mampu menampung 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Saat ini, Kemensos sedang menyiapkan 100 titik Sekolah Rakyat tambahan yang akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemda. Target berikutnya mencakup 424 rombongan belajar dengan melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.

Tonton juga "Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Pertama di RI Sudah 83%" di sini:

(akd/akd)