Analisis Pakar soal Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump

Jakarta -

CEO Tesla Elon Musk memutuskan mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah Musk ini dianggap dilatarbelakangi sejumlah faktor, salah satunya karena sikap Trump terhadap Musk.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan keputusan Musk itu berkaitan dengan kebijakan efisiensi Trump yang berdampak pada banyak pegawai AS. Hikmahanto menyinggung sikap banyak negara lain yang tidak menyukai deretan kebijakan Trump sejak masa awal pemerintahannya.

"Efisiensi yang dilakukan besar-besaran dan terkena pada banyak pegawai AS, termasuk yang terafiliasi dengan Partai Republik dan pedukung Trump. Mereka kecewa dengan Trump. Trump tidak mau ambil risiko kehilangan pendukungnya," kata Hikmahanto kepada wartawan, Sabtu (31/5/2025).

"Efisiensi yang dilakukan kan sampai ke mana-mana termasuk USAID dan VoA. Padahal itu alat untuk mengukuhkan hegemoni AS di dunia. Banyak negara terdampak sehingga banyak negara justru tidak suka dengan Trump," imbuhnya.

Hikmahanto menyoroti kebijakan Trump yang melakukan revolusi mesin dan software menggantikan manusia. Hal ini pun, menurut dia, menjadi perhatian Musk lantaran tak sesuai dengan janji kampanye Trump yang ingin membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Kebijakan ini hendak menggantikan manusia dengan mesin dan software. Padahal Trump dalam kampanyenya justru ingin membuka banyak lowongan pekerjaan," ujar Hikmahanto.

Lebih lanjut, Hikmahanto menganggap sikap Trump juga menjadi faktor Musk mempertimbangkan posisi dirinya di pemerintahan. Menurutnya, Trump tidak mengacuhkan Musk.

"Belakangan Trump seperti (tidak) mengacuhkan Elon sehingga Elon merasa lebih baik keluar dari pemerintahan. Sudah tidak dijadikan teman diskusi bahkan disanjung-sanjung," katanya.

Elon Musk Pamit

CEO Tesla Elon Musk mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Musk sempat mengucapkan terima kasih kepada Trump bahwa masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus sebagai bagian dari Departemen Efisiensi Pemerintah akan segera berakhir.

Dilansir Reuters, Kamis (29/5), masa jabatan Musk selama 130 hari sebagai pegawai pemerintah khusus dalam pemerintahan Trump akan berakhir sekitar tanggal 30 Mei. Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal.

Pemerintah AS mengatakan upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut.

Musk pada hari Selasa (27/5) lalu mengkritik biaya undang-undang pajak dan anggaran Partai Republik yang sedang dibahas di Kongres.

"Sejujurnya, saya kecewa melihat RUU pengeluaran besar-besaran yang meningkatkan defisit anggaran, bukan hanya menguranginya, dan merusak pekerjaan yang dilakukan tim DOGE," kata Musk kepada CBS News.

(fca/dhn)