5 months ago
32
Jakarta -
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan pemilu daerah atau lokal. Salah satu alasannya, MK menilai pemilu serentak membuat masyarakat jenuh dan tidak fokus.
"Menurut Mahkamah, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD dan presiden/wakil presiden, dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota," ujar hakim MK Saldi Isra dalam sidang yang digelar, Kamis (26/6/2025).
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan waktu penyelenggaraan pilpres serta pileg yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pilkada menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pilpres dan anggota legislatif. Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional.
Padahal, menurut MK, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu atau masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, MK juga menilai tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada partai politik-terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum. Akibatnya, kata MK, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik.
MK mengungkapkan jadwal yang berdekatan itu membuat partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.
"Akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. Sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral," kata hakim MK Arief Hidayat.
Lebih lanjut, hakim Arief menyampaikan juga terjadi impitan sejumlah tahapan dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres dengan sejumlah tahapan awal pilkada pada 2024. Tahapan itu, katanya, menyebabkan terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.
Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu.
"Masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan 'tugas inti' penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 (dua) tahun," jelas Arief.
MK juga menilai dengan waktu pemilihan yang berdekatan ini berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Menurut MK, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD yang menggunakan model lima kotak.
"Fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum," katanya.
(zap/dhn)
Related
Respons Istri Usai Sekjen PDIP Hasto Divonis 3,5 Tahun Penja...
Penulisan Ulang Sejarah Lanjut, Uji Publik Digelar Bareng Pa...
Di DPR, WNI Selebgram Cerita Diinterogasi di Markas Intel My...
Kapolda Metro Cek Pengamanan Sidang Vonis Hasto Kristiyanto ...
Hakim Tepis Hasto soal Kekuatan Besar Pengaruhi Kasusnya: Kl...
Hal Memberatkan Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kr...
Andre Rosiade Salurkan Ribuan Beasiswa Program Indonesia Pin...
Panglima TNI Resmikan Tugu Helikopter di Bogor, Ungkap Cerit...
Beri Rp 400 Juta, Hasto Terbukti Punya Peran Penting di Kasu...
Korban Tipu-tipu Kontrakan Fiktif Capai Puluhan Orang, Kerug...
Ini Alasan Puluhan Guru di Pandeglang Gugat Cerai Pasangan U...
Andra Soni Perintahkan OPD Susun Draf Pergub Lindungi Masyar...
Jokowi Sebut Ada Orang Besar Back Up Polemik Ijazah Palsu: S...
Perang Thailand-Kamboja, Legislator Minta Pemerintah RI Perk...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara!
Prabowo Nyaman di Tengah PKB, Dasco Bilang Teman Koalisi Akt...
Titik Terang Kematian Diplomat Kemlu, Polisi Terima Hasil La...
Pertimbangan Hakim Nyatakan Hasto Terbukti Beri Suap untuk P...
RIGHT SIDEBAR TOP AD
Popular
KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Ringan-Berat Selama Janu...
Selain di Teras, Siswa SD di Pandeglang Juga Belajar di Bawa...
Polisi Tangkap 157 Pelaku Premanisme di Jaktim, 20 Orang Dit...
Kapolda Metro Cek Langsung Demo Ojol di Patung Kuda
